Jakarta, singkron.com - Jakarta, Mengenai isu yang sedang berkembang di Kementerian PUPR tentang akan dihapuskannya pegawai honorer mulai 28 November 2023 nanti, FORGASN PUPR mengadakan Munas yang dihadiri oleh seluruh elemen perwakilan dari 34 provinsi untuk memberikan penyataan sikap mereka tentang isu yang berkembang tersebut.
Munas tersebut diadakan di Hotel Arosa yang bertempat di Jalan Veteran daerah Jakarta Selatan dan dihadiri juga oleh Madens A Hattu ( Ketua Umum ), Dwi Denny Apriliano ( Koordinator Bina Marga ) dan juga koordinator dari berbagai wilayah di Indonesia.
Pegawai Non ASN yang tergabung dalam Forum Pegawai Non ASN PUPR (FORGASN PUPR) menyikapi dengan pandangan dan harapan serta masukkan sebagai berikut :
UU ASN : Merevisi UU ASN No 5/2014 pada pasal 131A khususnya pengangkatan Honorer secara bertahap untuk yang sudah bekerja sampai dengan 2016 / Bekerja menjadi honorer minimal 5 Tahun
PERPRES : Adanya pengangkatan PNS PUPR dari honorer melalui Perpres. Dimana dalam hai ini PUPR dirasa mampu jika ada Perpres dan dilihat dari kesiapan Anggaran dalam Pagu Anggran PUPR setiap tahun, serta pegawai yang Pensiun.
CPNS : Pengangkatan Honorer Menjadi PNS secara bertahap, Karena Non ASN/Honorer tidak bisa mengikuti test CPNS karna terkendala persyaratan dalam segi Umur.
PPPK : PPPK tidak jauh berbeda dengan Honorer yang ikatan kerja memakai sistem Kontrak, ini mejadi sangat rawan untuk putus kontrak. Diharapkan tidak ada kontrak dan putus kontrak menjadi pegawai tetap dan dengan tanpa adanya tes untuk menjadi PPPK.
Adapun tuntutan dari hasil munas adalah :
1. MENDORONG SEGERA REVISI UNDANG - UNDANG ASN NO.5 TAHUN 2014 (pasal 131A) UNTUK DISYAHKAN:
2. SELURUH PEGAWAI NON PNS PUPR YANG BER-NRP MEMOHON UNTUK DIANGKAT MENJADI PNS:
3. MENOLAK OUTSOURCING DAN MEMASUKKAN KEMBALI TENAGA PENDUKUNG (PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN SATPAM) KEDALAM DATA VALIDASI NON PNS MENPAN - RB
Madens A Hattu mengatakan kepada para media, "Kami mengadakan munas ini hanya semata mata agar teman-teman kami yang sudah bekerja selama belasan tahun sebagai tenaga honorer tidak jadi dirumahkan karena adanya penghapusan tenaga honorer dibulam November 2023 nanti. Bagaimana nasib mereka semua bila semua karyawan honorer harus dirumahkan semua, terus apa.pemerintah menjamin anak istri pegawai honorer bila rencana itu terjadi. Bila tuntutan kami ini tidak didengar oleh pihak pemerintah, maka kami akan berkoordinasi dengan para koordinator seluruh wilayah untuk melakukan aksi selanjutnya, yang penting tuntutan kami dipenuhi". (rio)
0 Comments